Pjs Bupati Sintang Hadiri Diskusi Panel Global Landscape Forum 2020 Secara Virtual

Editor: Admin author photo


SINTANG, senentang.id - Pjs. Bupati Sintang Florentinus Anum hadiri Diskusi Panel Global Landscape Forum 2020 secara virtual Kamis, 29 Oktober 2020 di Pendopo Bupati Sintang. Dihadapan para panelis, Florentinus Anum memaparkan upaya dan langkah apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh Pemkab Sintang dalam mewujudkan Kabupaten Sintang sebagai Kabupaten Lestari. Atas materi yang disampaikan oleh Pjs Bupati Sintang, Florentinus Anum mendapatkan respon dari panelis diskusi berupa tanggapan dan para peserta berupa pertanyaan.


Eka Chandra Buana, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas Republik Indonesia, menjelaskan bahwa  pemerintah pusat juga semakin terbuka dan semakin menegaskan komitmennya dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. “Visi ‘Build Back Better’ untuk Indonesia paska pandemi amat sesuai dengan pendekatan ekonomi basis alam yang memanfaatkan sumber daya alam sesuai daya tampung daya dukung dan memprioritaskan pemerataan pembangunan lewat UMKM yang handal dalam mengelola usaha bernilai tambah. 


"Inovasi pemerintah daerah untuk memfasilitasi pendekatan ini akan berkontribusi besar untuk capaian target nasional ini” ujar Eka Chandra Buana. 


Musrahmad, Pendiri Explore Siak Kabupaten Siak Provinsi Kepulauan Riau menjelaskan dalam mewujudkan kabupaten lestari, pihaknya bersama masyarakat mewujudkannya lewat pengembangan albumin dari budidaya ikan gabus untuk menjaga gambut di Siak. 


“kami pelan-pelan bisa membuktikan bahwa visi siak hijau dapat terwujud lewat pendekatan ekonomi lestari. Jika dibantu keahlian dan diberi kesempatan, anak muda, UMKM dan masyarakat bisa unggul. Kami mengundang lebih banyak lagi tenaga ahli yang bisa bantu kami berinovasi dan temukan lebih banyak lagi produk turunan basis alam di Siak. Hanya dengan ini maka target Siak Hijau dan Kabupaten Lestari untuk menyelamatkan lingkungan dan menyejahterakan rakyat bisa dicapai” jelas Musrahmad. 


Nurdiana Darus, sebagai Kepala Hubungan Korporasi dan Keberlanjutan Unilever Indonesia menyampaikan, terkait komitmen dan pelibatan multipihak dalam kerangka pembangunan ekonomi lestari, peran sektor swasta dan investor juga semakin strategis. 


“Unilever Indonesia memandang penggunaan sumber daya alam dengan bertanggungjawab dan pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari komitmen perusahaan yang dapat diwujudkan dengan pendekatan yurisdiksi dan bentang alam bersama daerah yang dilakukan dengan gotong royong multipihak sesuai target nasional," beber Nurdiana Darus. 


Sanjiv Louis, asal Singapura sebagai Direktur Investasi untuk Asia Tenggara Sail Ventures mengatakan, dalam dinamika dan perkembangan saat ini, investor mulai tertarik dengan konsep bahwa suatu bentuk investasi tidak hanya diukur dari sisi profitabilitas keuangan namun juga dampak (impact) terhadap lingkungan termasuk keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem serta peningkatan pendapatan masyarakat. Jika terdapat kesiapan di daerah untuk memfasilitasi investasi berbasis alam lewat kerangka kebijakan yang sesuai target nasional, kolaborasi multipihak dan mekanisme komunikasi kemajuan yang kredibel, ini akan menarik bagi investor. 


Amy Duchelle Peneliti Senior Tim Perubahan Iklim, Energi, dan Pembangunan Rendah Karbon CIFOR menjelaskan, bahwa penyusunan profil yurisdiksi kabupaten menandakan bahwa pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan terkait dapat bersinergi untuk memetakan potensi daerah yang merefleksikan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Disamping itu, karena proses ini dilakukan secara bottom-up, maka profil tersebut dapat secara akurat mewakili keadaan yang sesungguhnya di daerah.


Gita Syahrani Kepala Sekretariat LTKL Jakarta menambahkan inisiatif ini ditujukan agar kabupaten pendiri LTKL dan daerah lainnya dapat bercerita secara rutin terkait kemajuan pencapaian visi lestari yang terwujud lewat kontribusi bersama dari seluruh pihak dengan mengadopsi pendekatan nasional Kebijakan Satu Data (One Data) dan Satu Peta (One Map). (hms) 

Share:
Komentar

Berita Terkini