Sintang, Senentang.id – Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pada tanggal 3 September pukul 14.30 Wib. Tentunhal ini menimbulkan gejolak di masyarakat seluruh Indonesia. Namun demikian, pemerintah menaikan harga BBM tentu puny alasan. 
Anggota DPRD Sintang, Markus Jembari.Foto:ist
Lewat pengumuman itu ditetapkan, harga Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Solar dari Rp5.150 sekarang naik menjadi Rp7.200 per liter. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada BBM non-subsidi, Pertamax yang kini dijual Rp14.500 dari sebelumnya Rp12.500.
Menaggapi kenaikan harga BBM tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Markus Jembari mengungkapkan mayoritas masyarakat menolak kenaikan harga BBM.
Kenaikan harga BBM ini kata dia, sebenarya tidak bisa diterima, karena kebijakan yang dibuat hanya akan menambah beban hidup masyarakat yang saat ini masih terpukul akibat pandemi Covid-19 yang saat ini belum selesai,” ujarnya.
"Pemerintah harus tetap mensubsidi BBM karena menyangkut hajat orang banyak," ungkapnya.
“Bayangkan saja, sebelum BBM naik, perekonomian masyarakat sudah sulit, apalagi dengan keadaan sekarang, sudah sulit ditambah sulit,”tambahnya.
Walaupun pemerintah memberikan bantuan sosial dari subsidi BBM, namun ia menilai hal tersebut hanya untuk mengiming-iming masyarakat agar tidak turun kejalan.
“Besaran bantuan langsung tunai (BLT) BBM yakni Rp150.000. Bantuan
ini akan diberikan selama 4 bulan terhitung sejak September 2022,
sehingga total bantuan sebesar Rp600.000 per penerima. Pertanyaan saya,
apakah ini cukup?,” tanya Markus.
Oleh sebab itu, Markus meminta pemerintah untuk mengembalikan harga BBM ke harga semula, sehingga masyarakat tidak terbebani.
“Kalau bisa, jangan berlama-lama. Kasian masyarakat kita, apa lagi harga sembako naik," harapnya.
