PU Fraksi-fraksi DPRD Sekadau Terhadap Raperda APBD 2024, PDI Perjuangan Mencatat Beberapa Hal dan Minta Penjelasan

Editor: Redaksi author photo

Hans Christian saat menyampaikan Pandangan Umum dari Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Sekadau. Foto:as
Sekadau |Senentang.id — DPRD kabupaten Sekadau menggelar Rapat Paripurna ke-25 masa persidangan ke-1 dengan agenda penyampaian Pandangan Umum  (PU) Fraksi-fraksi DPRD Sekadau terhadap Nota Pengantar Bupati Sekadau terhadap Rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Sekadau, Senin 13 November 2023.

Dari 8 (delapan) fraksi di DPRD kabupaten Sekadau yang menyampaikan Pandangan Umum, Fraksi PDI Perjuangan mencatat beberapa hal dan meminta penjelasan dari pihak eksekutif terkait Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun 2024 yang disampaikan oleh Juru Bicara fraksi, Hans Christian.

Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan oleh Bupati pada tanggal 9 November lalu, Raperda APBD 2024 kabupaten Sekadau yang mengusulkan :

1. Secara umum RAPBD kabupaten Sekadau tahun anggaran 2024 sebesar RP 945,54 miliyar mengalami peningkatan RP.70,88 milyar atau 7,5% dari tahun sebelumnya yang sebesar RP.874,86 miliyar total pendapatan daerah diperkirakan sebesar 926,21 miliyar rupiah, yang terdiri dari :

  • Pendapatan asli daerah sebesar rp.62,41 miliar ,meningkat sebesar Rp 1,05 miliar atau sebesar1,69% dari tahun 2023.
  • Pendapatan transfer sebesar Rp 856,53 miliar rupiahatau meningkat Rp.43,24 milyar atau 5,05% dari tahun2023.
  • Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 7,23 miliyar

2. Total belanja daerah diperkirakan sebesar Rp 923,56 miliyar meningkat sebesar Rp 76,21 miliar rupiah atau 8,33%, dari tahun 2023 yang terdiri dari :

  • a. Belanja operasi sebesar Rp.644,63 milyar rupiah
  • b. Belanja modal sebesar Rp. 132,84 milyar rupiah.
  • c. Belanja tidak terduga sebesar Rp 4 milyar rupiah
  • d. Belanja transfer sebesar Rp.142,08 milyar rupiah.

3. Penerimaan pembiayaan diproyeksi sebesar Rp 19,35 miliyar yang merupakan proyeksi SILPA dari alokasi dana bagi hasil perkebunan sawit tahun anggaran 2023, sedangkan pengeluaran pembiayaan mengalokasikan sebesar Rp 22 miliyar untuk pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo tahun 2024.

“Kami dari fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam merencanakan APBD tahun 2024, merupakan tahun ketiga proses perencanaan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026,” kata Hans Christian.

Dalam RKPD kabupaten Sekadau tahun 2024, bahwa pembangunan daerah prioritas ditargetkan untuk :

  • Peningkatan peluang kesempatan kerja dan optimalisasiperlindungan tenaga kerja serta pengembangan danfasilitasi promosi potensi investasi
  • Pencapaian kualitas lingkungan hidup yang baik melaluiupaya pengendalian pencemaran
  • Pencegahan potensi konflik yang terjadi saat pemilu
  • Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)kabupaten Sekadau
  • Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana danprasarana infrastruktur dasar;
  • Peningkatan pertumbuhana pendapatan asli daerah
  • Peningkatan ketersediaan pangan dan keamanan pangansegar.

“Namun demikian, kami juga memiliki beberapa catatan kritis dan saran perbaikan terhadap raperda apbd 2024 kabupaten Sekadau, yaitu sebagai berikut

"Pertama, kami meminta agar pemerintah daerah lebih realistis dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah, mengingat kondisi ekonomi nasional dan global yang masih belum stabil akibat pandemi covid-19. Kami juga meminta agar pemerintah daerah lebih gencar dalam melakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, seperti optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik?.

“Kedua, kami meminta agar pemerintah daerah lebih fokus pada alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan infrasruktur pertanian perikanan dan lingkungan hidup?. Kami juga meminta pemerintah daerah lebih transaparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran belanja daerah?. ”

“Ketiga, kami meminta agar pemerintah daerah lebih berhati-hati  dalam mengelola defisit anggaran dan pembiayaan daerah, agar tidak menimbulkan resiko fiskal dan utang daerah yang tidak terkendali. kami juga meminta agar pemerintah daerah lebih berinovasi dalam mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif?.”

“Keempat, berapa persen capaian rpjmd dan program unggulan IP3K tahun 2023 sesuai dengan APBD 2023 kabupaten Sekadau tolong penjelasanya?, apa program yang disiapkan Pemda dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan perekonomian masyrakat pada apbd 2024 mendatang?”

“Kelima, apa upaya pemerintah daerah dalam menyikapi tingginya ketergantungan terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan bagaimana langkah kongkrit untuk meningkatkan pendapat asli daerah yang akan mendatang?”

“Keenam, terkait pencapaian kualitas lingkungan hidup yang baik melalui upaya pengendalian pencemaran sesuai dengan prioritas tahun 2024, dan kami meminta kepada pemerintah daerah apa langkah-langkah kongkrit dalam menyelesaikan masalah pencemaran contoh, seperti sungai Sekadau kalau musim kemarau sering keruh tidak bias dikonsumsi karena di bantaran pesisir sungai Sekadau, masih banyak masyarakat memanfaatkan air sungai tersebut.

“Ketujuh, terkait peningkatan ketersediaan pangan dan keamanan pangan segar sesuai prioritas target 2024, apa langkah-langkah kongkrit dan strateginya ? mohon penjelasanya.”

“Kami berharap agar Pemandangan Umum ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan Raperda APBD 2024, kami juga berharap pembahasan RAPERDA APBD 2024 kabupaten Sekadau dapat berjalan dengan lancar, kostruktif, dan demokratis, demi terwujudnya APBD 2024 yang responsif, efektif ,efisien an akuntabel,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Hans Christian juga memnyampaikan beberapa aspirasi dari masyarakat antara lain, pembangunan jaringan air bersih di Desa Nanga Mahap, kecamatan Nanga Mahap, meminta kepada instansi terkait untuk mengoptimalkan berjalannya pembangunan air bersih tersebut. Akses Jembatan Gantung dan Jembatan Baja di Desa Balai Sepuak, kecamatan Belitang Hulu yang sudah sangat memprihatinkan. [red]

Share:
Komentar

Berita Terkini