Sintang, Kalbar (Senentang.id) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang meminta eksekutif mewasdapai potensi kerusuhan yang bisa terjadi dalam pemilihan kepala desa (kades) serentak pada 7 Juli 2021 mendatang.
Kedekatan fisik dan emosional kandidat membuat potensi gesekan antar pendukung pilkades lebih besar dibanding pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Ini harus diwaspadai dan dipantau sejak dini oleh pemerintah daerah dan aparat hukum, “ujar Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Maria Magdalena ketika menghadiri sosialisasi dan monitoring persiapan pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2021 di Aula Kecamatan Sei Tebelian, Kamis (10/6/2021).
Antisipasi dengan pola pendekatan kepada setiap kandidat, hendaknya dilakukan secara terus menerus. Bahwa pilkades adalah pesta demokrasi.
Dimana menang dan kalah, sehingga lanjut Maria Magdalena
harus ditegaskan sebagai sesuatu hal yang lumrah.
“Antisipasi tersebut harus terus dilakukan sebelum dan sesudah pemilihan. Selain itu juga harus ada kesepakatan siap menang dan siap kalah dari masing-masing kandidat,” terangnya.
Dari pantauan di lapangan, konflik kecil terkait dengan pemerintahan desa mulai bermunculan di sejumlah desa peserta pilkades serentak. Mulai pelayanan desa yang tidak memuaskan, kerusakan lingkungan, hingga kabar penyelewengan keuangan desa menjadi isu yang naik ke permukaan.
“Jika hal-hal kecil tidak diwaspadai dan diantisipasi, kekhawatiran adanya konflik horizontal bisa benar-benar terjadi,” ucap Maroa Magdelana.
Kendati demikian, Maria Magdalena berharap pelaksanaan pilkades serentak bisa berjalan aman dan lancar.
“Saya harap pilkades serentak ini berjalan aman, damai, dan lancar. Dan saya juga sarakan agar berbagai pihak terkait dapat melakukan komunikasi dengan semua orang yang menjadi tokoh masyarakat desa setempat. Intinya kita semua diajak mensukseskan pilkades serentak sesuai ketentuan yang berlaku dan aman,” pungkasnya.
