FGD Kepatuhan Pelaksanaan Jamsostek Sektor Jasa Konstruksi di Sintang

Editor: Admin author photo


Sintang Kalbar, senentang.id — Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah, menghadiri sekaligus membuka Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) kepatuhan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan  (Jamsostek) sektor jasa konstruksi di salah satu Aula Hotel di Sintang, Selasa (24/8/2021).


Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah mengatakan, program jaminan sosial Nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 


Tujuan tersebut kata dia, semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat dengan ditandai lahirnya Undang – Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem jaminan sosial Nasional dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial 


Oleh sebab itulah, lanjut dia, BPJS ketenagakerjaan diberi fungsi menyelenggarakan 4 program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun. 


Ia menjelaskan bahwa, BPJS ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah Kabupaten Sintang terus berkolaborasi dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sintang, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Sintang yaitu perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi. 


Seperti diketahui, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sudah mengeluarkan 2 (dua) peraturan Bupati Sintang yaitu Peraturan Bupati Sintang Nomor 56 Tentang pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 34 Tahun 2019 tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor usaha jasa konstruksi dan Pemerintah daerah Kabupaten Sintang juga telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 565/3421/Disnakertrans.B2/2021 tentang kewajiban perusahaan sektor jasa konstruksi mendaftar kepada badan penyelenggara Jamsostek. 


“Harapan pemerintah daerah Kabupaten Sintang melalui dua Peraturan Bupati Sintang dan satu Surat Edaran Bupati Sintang dapat mendorong masing-masing organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sintang dalam optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi di Kabupaten Sintang,” harapnya 


“Sampai dengan saat ini jumlah kegiatan jasa konstruksi di Kabupaten Sintang yang sudah mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan hanya 13 pekerjaan jasa konstruksi,” tambahnya.


Lebih lagi jelas kata Yosepha, sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang dan Surat Edaran Bupati Sintang, agar semua organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Sintang yang pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya terdapat kegiatan jasa konstruksi untuk mewajibkan setiap pemenang lelang dan non lelang untuk mendaftar menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. 


“Kewajiban mendaftar menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan ini agar dicantumkan dalam salah satu syarat di dokumen kontrak,” pungkasnya. (**) 

Share:
Komentar

Berita Terkini