Kegiatan yang dipusatkan di Gedung DPRD
Kabupaten Kapuas Hulu ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten
Kapuas Hulu, H. Mohd Zaini, yang juga selaku Ketua Tim Reformasi
Birokrasi.
Sekda Kabupaten Kapuas Hulu, H. Mohd Zaini, selaku
Ketua Tim Reformasi Birokrasi dalam laporannya menjelaskan maksud
pelaksanaan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai media koordinasi
dan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah
kabupaten Kapuas Hulu.
"Maksud pelaksanaan kegiatan Pencanangan
Pembangunan Zona Integritas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu sebagai media koordinasi dan pembinaan pelaksanaan reformasi
birokrasi dilingkungan pemerintah kabupaten Kapuas Hulu khususnya pada
area pengawasan, tujuannya untuk percepatan pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten kapuas hulu yang meliputi
delapan area perubahan,” jelas Mohd. Zaini.
Bupati Kapuas Hulu,
Fransiskus Diaan, menyampaikan, Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani
merupakan tindak lanjut dari peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2010.
"Hal
ini merupakan tindak lanjut dari peraturan presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang
pelaksanaan program reformasi birokrasi, sedangkan zona integritas
merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang
pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM
melalui reformasi birokrasi,”jelasnya.
Selain itu Bupati Kapuas
Hulu yang biasa disapa bang Sis ini berharap jika pencanangan Zona
Integritas ini bukanlah menjadi slogan semata.
“Saya berharap
melalui pencanangan zona integritas ini, bukan lah menjadi slogan
semata, melainkan bukti nyata, keseriusan dan komitmen dari segenap
unsur aparatur mulai level atas sampai bawah, kita wujudkan tercapainya
tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas organisasi pemerintahan yang bersih KKN dan peningkatan
kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (fd).
Komentar