 |
| Rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Sekadau dengan mitra kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) PT. PLN (PERSERO)
Cabang Sekadau. Foto:ist |
Liri Muri menerangkan bahwa dirinya bersama anggota Komisi II lainnya tadi siang mengadakan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) PT. PLN (PERSERO) Cabang Sekadau terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat kabupaten Sekadau khusunya di kecamatan Belitang Hulu mengenai pembangunan jaringan listrik yang digelar di ruang rapat gabungan DPRD kabupaten Sekadau. Kamis (19/10/2023).
“Mendengar keluhan masyarakat terutama di tiga belitang khusunya Belitang Hulu terkait pembangunan jaringan listrik maka kita mengadakan rapat dengar pendapat bersama pihak PT. PLN Cabang Sekadau. Dalam rapat kita bertanya kepada pihak yang bertanggungjawab untuk pembangunan jaringan listrik yaitu pihak PT. PLN, mereka menjelaskan bahwa memang di PLN ini ada juga yang namanya pembangunan fisik yaitu Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K),” jelasnya.
“Tetapi mereka membangun sesuai instruksi pemerintah pusat bahwa diseluruh pelosok Indonesia akan segera dibangun PLN. Bukan untuk kepentingan tertentu,” cetusnya.
Di kabupaten Sekadau ini lanjut dia, ada 94 desa dan yang belum tersentuh oleh PLN ada 15 desa. Yang lain ada di dusun-dusun tertentu memang belum ada tetapi di desanya sudah. Dari 15 desa ternyata yang banyak di daerah Belitang Hulu.
“Nah, yang membuat resah ini diduga ada orang-orang tertentu yang sudah mulai pemasangan instalasi. Ini yang kita luruskan tadi. Pemasangan ini kan harus dimulai dari pemasangan tiang, tali (kabel) baru KWH dan pemasangan ini semua tentu menyesuaikan kemampuan dari keuangan PLN itu sendiri melalui UP2K,” jelas Liri Muri.
“Oleh karena itu masyarakat agar bersabar jangan sampai ada yang menggunakan hal ini untuk kepentingan tertentu. Kami dari Komisi II tetap akan kawal hal ini. Pemerintah memang sedang membangun PLN tetapi bertahap karena harus menyesuaikan infrastruktur dan membebaskan tanam tumbuh,” lanjutnya
Liri juga mengatakan bahwa pihak PLN sendiri juga menyampaikan belum mengetahui kontrak untuk di Belitang Hulu kecuali di desa Menawai Tekam Kecamatan Belitang Hilir yang sudah ada kontrak.
“Oleh karena itu sekali lagi pesan dari pihak PLN tadi jika ada yang sudah mendata minta KTP, sudah memasang tarif pemasangan KWH, agar masyarakat bersabar, tunggu ada sosialisasi dari pihak PLN dan UP2K. Sebagai wakil rakyat yang sudah dipercayakan oleh masyarakat, melalui Komisi II kami terus menyuarakan kepada PLN agar cepat dibangun keseluruh pelosok yang ada di kabupaten Sekadau bukan hanya di daerah Belitang saja,” pungkasnya. (am)
